Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam memiliki peran strategis tidak hanya dalam bidang keagamaan, tetapi juga dalam pembangunan ekonomi umat. Dalam perspektif Maqasid Syari’ah, pembangunan ekonomi di pesantren tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan material, tetapi juga harus mendukung terwujudnya kemaslahatan (maslahah).

1. Pesantren sebagai Model Ekonomi Berbasis Nilai Islam
Pesantren dapat menjadi pelopor model ekonomi Islam yang berorientasi pada kesejahteraan (maslahah). Melalui koperasi pesantren, usaha mikro, dan pelatihan kewirausahaan santri, lembaga ini mampu mengintegrasikan antara spiritualitas dan ekonomi. Contohnya, Pondok Pesantren Sidogiri di Pasuruan telah mengembangkan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) yang berhasil memberdayakan ribuan masyarakat sekitar tanpa meninggalkan nilai-nilai syariah (Mubarok, 2020).
2. Integrasi Maqasid Syari’ah dalam Pembangunan Ekonomi Pesantren
Konsep Maqasid Syari’ah menjadi panduan moral dan operasional dalam pembangunan ekonomi pesantren. Prinsip hifz al-mal misalnya, mendorong pengelolaan keuangan yang amanah dan akuntabel. Hifz al-nafs menuntut perlindungan terhadap kesejahteraan pekerja dan santri. Sedangkan hifz al-din memastikan bahwa semua usaha pesantren berlandaskan etika dan tidak melanggar syariat Islam.
Implementasi maqasid ini juga menuntut pengembangan kebijakan ekonomi pesantren yang partisipatif, berkeadilan, dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat miskin.
3. Tantangan dan Peluang
Tantangan utama ekonomi pesantren meliputi keterbatasan modal, manajemen, dan akses pasar. Namun, peluang yang terbuka sangat luas, terutama dengan dukungan pemerintah dan lembaga keuangan syariah. Digitalisasi ekonomi pesantren juga menjadi peluang besar untuk mengembangkan eco-system ekonomi Islam yang lebih luas dan modern (Hasanah, 2022).